PANWASLIH KABUPATEN ACEH BESAR MENERIMA KUNJUNGAN DPRD KABUPATEN LANGKAT

Aceh Besar (13/12/2021) – Panwaslih Kabupaten Aceh Besar menerima kunjungan kerja dari DPRD Kabupaten Langkat di Sekretariat Panwaslih Kabupaten Aceh Besar. Studibanding DPRD Kabupaten Langkat kali ini yang diwakilkan oleh Drs. Pimanta Ginting, Sukardi, Mhd. Salam SBR, Siti Nurhayati dan Zuhuriah wista. Pada kesempatan ini DPRD Kabupaten Langkat menanyakan beberapa persiapan Panwaslih Aceh Besar terkait persiapan Pemilu 2024 meliputi data pemilih pemula serta strategi Pengawasan Pemilu. Menanggapi pertanyaan tersebut Hafidh HS Ketua Panwaslih Kabupaten Aceh Besar menjelaskan “terkait dengan persiapan Pemilu kami telah meningkatkan kapasitas Internal dengan melakukan pelatihan terkait tata cara pencegahan pelanggaran, penanganan pelanggaran, tata cara persidangan,  dan ini merupakan fokus utama kami untuk menghadapi Pemilu 2024 ” terang Hafidh. Terkait data pemilih pemula hafidh juga menjelaskan Panwaslih Aceh Besar melakukan Pengawasan Daftar Pemilih Berkelanjutan (DPB) yang diserahkan oleh KIP Aceh Besar, Data yang disajikan termasuk kategori pemilih pemula, Ganda, Meninggal, Pindah Domisili, TNI/POLRI, Hak Pilih dicabut, dan bukan penduduk. Selanjutnya Panwaslih melakukan pemetaan tekait Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) hal ini bertujuan untuk melakukan pemetaan dan deteksi dini terhadap berbagai potensi pelanggaran dan kerawanan untuk kesiapan Pemilu, Penyusunan IKP dengan menitik beratkan pada 4 (empat) dimensi utama yang dijadikan sebagai alat ukur yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu yang demokratis, berkualitas, dan bermartabat. Keempat dimensi tersebut yaitu Konteks Sosial Politik, Penyelenggaraan pemilu yang bebas dan adil, Kontestasi dan Partisipasi Pengawasan Pemilu. Pada kesempatan yang sama Nurhidayati  anggota Panwaslih Aceh Besar juga menambahkan menjelang tahapan Pemilu tahun 2024 Bawaslu telah membentuk program Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP). “SKPP dilaksanakan di saat tidak ada tahapan Pemilu karena untuk sosialisasi yang tujuannya adalah pencegahan dengan harapan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam melakukan pengawasan pada Pemilu, dengan kader melakukan pencegahan maka orang-orang bisa semakin memahami bahwa berita hoaks tidak boleh disebarkan dan isu SARA sangat membahayakan, dengan demikian kinerja penyelenggara Pemilu semakin ringan dan pemilu semakin berkualitas” tutupnya.